PENENTUAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN
Abstract
Keywords
References
Abd. Azis, 2015. “Sengketa Tanah Ganggu Proses Belajar-Mengajar di Madura”, www.abdazis.info, 10 Pebruari 2012, h.1, dikunjungi pada tanggal 4 Nopember.
Abdul Manan, H. 2005. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana.
Adrian Sutedi. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
Ariesta Dicky Pratama. 2015. “Warga Tutup Paksa 2 Sekolah Karena Sengketa Lahan”, http://dicky100490.blogspot.com, h.1, dikunjungi pada tanggal 19 Nopember.
B. TerHaarBzn. 2013. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K. Ng. SoebaktiPesponoto). Jakarta Timur: Balai Pustaka.
Cak Sur. 2015. “Di Pamekasan, Sengketa Lahan Sekolah Bertambah”, http://surabaya.tribunnews, h.1, 19 Mei 2010, dikunjungi pada tanggal 4 Nopember.
Ganet. 2015. “Lahan Tidak Dibayar Warga Ancam Segel Sekolah”, http://banten.antarnews.com, 31 Mei 2011, h.1, dikunjungi pada tanggal 19 Nopember.
I Made Suwitra. 2015. “Konsep Komunal Religius sebagai Bahan Utama dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali”, http://jurnalperspektif-fhuwks.blogspot.com, Juli 2011, h.1, dikunjungi tanggal 5 Nopember.
Imam Sudiyat. 2007. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Indroharto. 2000. Usaha mehamami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
J. Andy Hartanto. 2014. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya. Surabaya: LaksBangJustitia.
Joniansyah, “Tuntut Ganti Rugi Lahan, Warga Segel Gedung Sekolah”, http://Metro.tempo.com, h.5, dikunjungi pada tanggal 19 Nopember 2015
PM003, 2015.“Warga Meukek Protes Tanahnya Diserobot Pemerintah”, h.1, dikunjungi pada tanggal 19 Nopember.
Muhadar. 2013. Korban Pembebasan Tanah PrespektifViktimologis, Cet. I. Yogyakarta: Rangkang Education.
Philipus M. Hadjonet. al. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: gadjah Mada University Press.
SMK 1 Malang, “Tuntut Transparansi Ganti Rugi Lahan Sekolah”, www.skm1malang.sch.id, h.1, dikunjungi pada tanggal 19 Nopember 2015
SudjarwoMarsoemetal. 2015. Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah, Cet.I. Jakarta Selatan: Renebook.
Sumali. 2003. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Tunggul Susilo. 2015.“Kejaksaan Percepat Penyidikan Korupsi Dana Prona Tulungagung”, http://www.antarajatim.com, 10 Agustus 2015, h.1, dikunjungi pada tanggal 25 Nopember.
Umar Said Sugiharto etal. 2015. Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi,Cet.II. Malang: Setara Press.
Urip Santoso. 2014. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Cet. IV. Jakarta: Kencana.
Uzi. 2015.“Penanganan Sengketa Lahan Sekolah Belum Tuntas”, www.koranmadura.com, h.1, 30 Desember 2013, dikunjungi pada tanggal 4 Nopember.
DOI: 10.53712/yustitia.v20i1.560
Refbacks
- There are currently no refbacks.