SEJARAH HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Abstract
Keywords
References
Kansil. 1984. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia.
Konferensi Dunia HAM. 1997. Deklarasi Vienna, Program Aksi. Jakarta: Komisi Nasional HAM.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949.
Loebby,L. 1998. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Prolegnas. Jakarta: Sintesis CIDES.
Majalah , Analisis CSIS, Tahun XXII, No. 5 September-Oktober 1993, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1993.
MPR RI., Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
MPR RI., Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, tentang Refrendum.
MPR RI., Ketetapan-Ketetapan MPR 1998, Bina Pustaka Tama, Surabaya.
MPR RI., Ketetapan-Ketetapan MPR 1999, Arkola, Surabaya.
MPR RI., Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945, Tahun 1999.
Muladi. 1997. HAM Secara Universal dan Keadaannya di Indonesia. Jakarta: Sintesis CIDES.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999.
Saefuddin. 1966. Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim. Jakarta: Gema Insani Press.
Schoorl, J.W. 1996. Modernisasi. Jakarta: Gramedia.
Sudjana, Eggi. 1998. HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup(Perspektif Islam). Bogor: Yayasan As-Syahidah.
Sulaiman, Setiadi dan I Wayan Badrika. 1994. Sejarah Nasional dan Dunia. Jakarta: Erlangga.
Soemantri, Sri. 2000. Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia. Makalah Seminar, Lab. Pancasila. Malang: Universitas Negeri Malang.
Sudjana, E. 1997. Enaluasi Pelaksanaan HAM dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Jakarta: Sintesis CIDES.
Undang Undang Dasar (UUD) 1945
Undang Undang Dasar (UUDS) 1950
Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1985, tentang Pemilihan Umum
Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1985, tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1985, tentang Referendums
Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Keormasan
Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1998, tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1998, tentang Hak-hak Asasi Manusia.
Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik.
Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2000. Menegakkan HAM Dalam Negara Demokrasi dan Negara Hukum, Makalah Seminar, Lab. Pancasila. Malang: Universitas Negeri Malang.
Yamin, Muhammad. 1956. Konstituante Indonesia, dalam Gelanggang Demokrasi. Jakarta: Djambatan.
--------. 1996.Pemikiran Filsafat (Kumpulan Makalah Disajikan pada Intership Dosen-Dosen Filsafat Pancasila se Indonesia tanggal 08-18 Septenber 1996) Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada.
DOI: 10.53712/yustitia.v19i2.476
Refbacks
- There are currently no refbacks.