SEJARAH HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Abdul Roziq

Abstract


Sampai saat ini hak asasi manusia masih menjadi topik pembicaraan yang menarik dan menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan di berbagai negara baik negara maju (Barat) maupun negara berkembang. Di Indonesia sekalipun tetap menjadi diskursus yang selalu dijadikan isu sentral dalam perkembangan politik, sosial dan budaya. Dalam perkembangannya hak asasi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan terutama di Indonesia yang selalu mengalami pergantian pemerintahan, mulai dari masa orde lama, orde baru sampai pada masa orde reformasi. Oleh karena itu pada tulisan ini akan dibahas secara konperehensif tentang historisitas hak asasi manusia.

Keywords


Hak Asasi Manusia, Sejarah.

References


Kansil. 1984. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia.

Konferensi Dunia HAM. 1997. Deklarasi Vienna, Program Aksi. Jakarta: Komisi Nasional HAM.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949.

Loebby,L. 1998. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Prolegnas. Jakarta: Sintesis CIDES.

Majalah , Analisis CSIS, Tahun XXII, No. 5 September-Oktober 1993, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1993.

MPR RI., Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

MPR RI., Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, tentang Refrendum.

MPR RI., Ketetapan-Ketetapan MPR 1998, Bina Pustaka Tama, Surabaya.

MPR RI., Ketetapan-Ketetapan MPR 1999, Arkola, Surabaya.

MPR RI., Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945, Tahun 1999.

Muladi. 1997. HAM Secara Universal dan Keadaannya di Indonesia. Jakarta: Sintesis CIDES.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999.

Saefuddin. 1966. Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim. Jakarta: Gema Insani Press.

Schoorl, J.W. 1996. Modernisasi. Jakarta: Gramedia.

Sudjana, Eggi. 1998. HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup(Perspektif Islam). Bogor: Yayasan As-Syahidah.

Sulaiman, Setiadi dan I Wayan Badrika. 1994. Sejarah Nasional dan Dunia. Jakarta: Erlangga.

Soemantri, Sri. 2000. Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia. Makalah Seminar, Lab. Pancasila. Malang: Universitas Negeri Malang.

Sudjana, E. 1997. Enaluasi Pelaksanaan HAM dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Jakarta: Sintesis CIDES.

Undang Undang Dasar (UUD) 1945

Undang Undang Dasar (UUDS) 1950

Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1985, tentang Pemilihan Umum

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1985, tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1985, tentang Referendums

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Keormasan

Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1998, tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1998, tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik.

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2000. Menegakkan HAM Dalam Negara Demokrasi dan Negara Hukum, Makalah Seminar, Lab. Pancasila. Malang: Universitas Negeri Malang.

Yamin, Muhammad. 1956. Konstituante Indonesia, dalam Gelanggang Demokrasi. Jakarta: Djambatan.

--------. 1996.Pemikiran Filsafat (Kumpulan Makalah Disajikan pada Intership Dosen-Dosen Filsafat Pancasila se Indonesia tanggal 08-18 Septenber 1996) Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada.




DOI: 10.53712/yustitia.v19i2.476

Refbacks

  • There are currently no refbacks.