PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Muhammad

Abstract


Korupsi merupakan bagian dari sikap moral yang tidak terpuji bahkan dicela. Korupsi dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk menyelewengkan uang rakyat atau kekayaan negara, termasuk di dalamnya adalah korupsi kesetiaan. Kesetiaan kepada keluarga, istri, anak-anak, jabatan dan rakyat pemilihnya. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah misalnya, berarti tidak saja melakukan kerugian terhadap negara sehingga memperkaya diri sendiri tetapi juga berakibat langsung terhadap ketidakpercayaan rakyat pemilihnya terhadap kepala daerah tersebut.

Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya menjadi persoalan pelik bagi penyidik, jadi merupakan kendala bagi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Adanya Izin itu kenyataaanya justru mempersempit gerak kejaksaan dan KPK mengusut dugaan korupsi.

Keywords


Tindak Pidana Korupsi, Kepala daerah.

References


Chaerudin. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.Bandung: PT. Refika Aditama.

Danil, Elwi dan Aria Zurnetti. 2002. Diktat Hukum Pidana Korupsi. Padang: Tp.

Djamali, R.Abdoel. 2006. Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Effendi, Sofian dan Chris Mannin. 2005. Prinsip-Prinsip Analisa Data, dalam buku Metode Penelitian Survai, Editor Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Cetakan II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Hamzah, Andi. 2007. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Rajagrafindo persada.

____________. 2008. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

http://news.detik.com/read/2014/04/21/181726/2561201/10/kpk-tetapkan-ketua-bpk-hadi-poernomo-jadi-tersangka-kasus-pajak, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://news.okezone.com/read/2014/12/03/337/1074114/ayah-ditangkap-kpk-bupati-bangkalan-menghilang, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/63040-_terpidana_bersaksi_untuk_bupati_situbondo, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/01/26/brk,20050126-52,id.html, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/bupati-temanggung-divonis-empat-tahun-penjara-q1g9mvz.html, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://www.antaranews.com/view/?i=1204518903&c=NAS&s=

http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/063382021/Kronologis-Penyuapan-Jaksa-Sistoyo.

https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/10/01/periksa-kepala-daerah-tanpa-ijin-presiden, diakses tanggal 15 Januari 2015.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014, diakses tanggal 15 Januari 2015.

Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro,Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eresco.

Penyusun. 2008. Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara.

Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Soesilo, R. 1997. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia.

Soemitro, Roni Hanintijo. 2003. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia.

Soekanto, Soerjono. 2004. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. I. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun. 2008. Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama.

Widyoprakoso. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Alumni.

Wiyono, R. 2008. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wojowasito, S. dan W.J.S Poerwadarminta. 1971. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris. Jakarta: Cyperss.


Full Text: PDF

DOI: 10.53712/yustitia.v18i1.204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.