PERAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KAMPUNG TANGGUH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA COVID-19
DOI:
https://doi.org/10.53712/jmm.v5i2.961Keywords:
Good Governance, Pembangunan Ekonomi, Kampung TangguhAbstract
Dalam pencegahan penyebaran covid-19 sangat dibutuhkan peran serta antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat . yang mana kolaborasi dari ketiga stakeholders tersebut termasuk kedalam praktek paradigma good governance. Kerjasama dari ketiga pilar tersebut sangat penting adanya sebagai bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19. Salah satu peran yang paling penting di dalam penerapan good governance ialah masyarakat, yang mana masyarakat punya kewajiban untuk memantau bagaimana jalannya good governance terutama di tengah masa pandemi covid-19 ini peran masyarakat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan adalah dengan cara purposive sampling dengan teknik pengumpulan data informasi berupa data primer dan data sekunder. Yang mana data primer atau langsung didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan ekonomi di tengah masa pendemi covid-19 melalui program kampung tangguh dilaksanakan dengan berbagai peran mulai dari langkah kecil sebagai wujud kepedulian antar sesama hingga berbagi bentuk program atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 melalui kolaborasi yang transparan agar tujuan kampung tangguh dapat diwujudkan yakni sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya.References
Buchloz, A. &. (1978). A Reason for Differences on Corporate Social Reporting. Critical Perspectives on Accounting, 10, 521–547.
Cahyadi, A. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2). https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255
Calnen, G. (2010). Good governance. Breastfeeding Medicine, 5(6), 323–324. https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977
Dyah Putri Makhmudi, M. M. (2018). Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ( Plpbk ) Di Kelurahan Tambakrejo , Kota Semarang. Jurnal Pengembangan Kota, 6(2), 108–117. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108
Hakim, A. (2016). Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi). Civil Service, 10(1), 15–34.
Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam. 9, 153–160.
Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 97. https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111
http//.infocovid19.jatimprov.go.id. (2020). Info Covid Jatim.
https://surabay.tribunnews.com/amp/2020/07/15/update-virus-corona-di-surabaya-hari-ini-rabu-15-juli-kasus-covid-19-tambah-76-sembuh-125?page=2. (2020). Update Virus Corona.
Huraerah, Abu. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika, 28(2), 188–216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881
Indarto, K. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA “WARNA-WARNI” JODIPAN KOTA MALANG JAWA TIMUR. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 covid-19.
Kuswana, D. (2011). Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia.
Muis, M. A. H. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 73–82. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/102131-ID-analisis-implementasi-good-governance-da.pdf
Munaf, Y., Febrian, R. A., & S, R. S. (2018). KOTA PEKANBARU ( Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan ). IV(2).
Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 5(2), 247–261. Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636
Namlis, A. (2015). Reformasi Birokrasi Suatu Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Humanus, 14(1), 49. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5401
Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, 10(2), 72–77. https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1904
Nata, I., Manossoh, H., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasanpermukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 157–164. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018
Nugroho. D, Riant. (2013). Kebijakan Publik
; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Kumtindo.
Putra, G. N. A., & Sutrisna, I. K. (2017). PENGARUH PRODUKSI DAN INFLASI TERHADAP EKSPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. 6(11), 2165–2194.
Rustan, A., Wismono, F. H., Ramdhani, L. E., & Aziza, T. N. (2014). Reformasi Birokrasi ala Pemerintah Kota Pontianak. Jurnal Borneo Administrator, 10(2), 167–191.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1. https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31
Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen, 12, 179–191. Retrieved from http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804
Weya, O., T.Naukoko, A., & Kawung, G. M. (2015). Analisis Pertumbuhaan Ekonomi Dan Pendapatan Analisys Economic Growth and Locally-Generated Revenue and. 15(05), 59–65.
Widya Wicaksono, Kristian. (2006). Administrasi dan Birokrasi. Yogyakarta: Graha Binu.
