MENGUJI ASAS JUJUR DAN ADIL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Abstract
These principles serve as a cornerstone for realizing democratic elections with integrity, in accordance with the mandate of Article 22E, Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of presidential elections often faces substantial challenges, ranging from issues regarding the neutrality of the civil service, money politics, and voter data manipulation to the misuse of state facilities. This study employs a normative legal research method, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary in nature—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—and was analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the principle of honesty has not been fully optimal due to regulatory loopholes and a lack of transparency in the vote recapitulation process. Meanwhile, the principle of fairness remains hindered by unequal access to campaigning and election law enforcement that is perceived as selective by election supervisors. Therefore, it is necessary to strengthen independent oversight systems, synchronize election regulations, and enforce sanctions firmly and impartially to safeguard the sanctity of the people's vote.
References
Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 88.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 175.
Marzuki Lubis, “Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia,” Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 12.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 21.
Marzuki Lubis, “Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia,” Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 15.
Aris M. S., “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia,” Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2 (2018), hlm. 215.
Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 (Jakarta: Sekjen MKRI, 2005), hlm. 78.
Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 64.
M. Rahmatunnisa, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?,” Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 5.
Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 (Jakarta: Sekjen MKRI, 2005), hlm. 85.
M. Rahmatunnisa, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?,” Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 8.
Marzuki Lubis, “Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia,” Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 18.
Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
M. Rahmatunnisa, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?,” Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 6.
Pasal 488–554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
D. Ariyanti, “Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil,” Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 103.
D. Ariyanti, “Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil,” Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 108.
International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 40.
International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 45.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 120.
Aris M. S., “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia,” Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2 (2018), hlm. 220.
D. Ariyanti, “Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil,” Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 105.
International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 34.
Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 70.
