Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara

Analysis of Policy Innovation in Traditional Market Revitalization from a Good Governance Perspective: A Case Study of Kolpajung Market in Pamekasan

2026-03-12T11:41:56+00:00

This study analyzes the revitalization process of Kolpajung Market as a case of public policy innovation grounded in good governance principles. The revitalization incorporates three major innovations: digitalization of retribution and kiosk rental systems, financing through a Public–Private Partnership scheme, and commodity-based zoning arrangements. A descriptive qualitative approach was employed to explore policy dynamics, stakeholder participation, and challenges in implementing transparency, accountability, participation, and effectiveness. The findings reveal that although the revitalization reflects efforts toward structural transformation, the implementation of good governance principles remains partial. Public participation tends to be more procedural than substantive, while bureaucratic actors dominate decision-making processes. Information transparency is perceived as limited, and accountability mechanisms have not been systematically established. These issues hinder the policy’s effectiveness, as the improvement in the market’s socio-economic function after revitalization remains suboptimal. The theoretical reflection suggests that policy innovation has not yet led to an inclusive and sustainable governance transformation, as emphasized by Osborne and Gaebler and Habermas’s deliberative framework. This study underscores the importance of integrating policy innovation with institutional reform and the need for participatory communication strategies to strengthen society’s role as active agents in development. Strengthening local actor capacity, establishing community-based monitoring mechanisms, and developing result-based governance evaluation indicators are recommended for future traditional market revitalization initiatives.

Keywords: Market Revitalization, Policy Innovation, Good Governance, Public Participation, Local Governance.

Efektivitas Program Aplikasi MyPertamina di SPBU Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

2026-03-12T11:41:57+00:00

Kalimantan Selatan, khususnya sebagai jalur kogistis di Pulau Kalimantan, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap BBM bersubsidi, terutama Solar untuk angkutan barang. Antrian panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari yang memicu kemacetan dan penurunan produktivitas ekonomi di wilayah ini. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terkait efektivitas program MyPertamina pada SPBU di wilayah Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Observasi di lapangan menunjukkan terdapat keluhan dari Sebagian Masyarakat mengenai kompleksitas proses pendaftaran dan verifikasi melalui aplikasi MyPertamina, khususnya bagi pengguna yang memiliki keterbatasan akses digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Creswell, 2013. Keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi dengan sumber. Program penyaluran BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina di SPBU Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah diterapkan, namun efektivitasnya masih beragam. Pengguna kendaraan pribadi masih mengalami hambatan seperti kendala jaringan dan kesulitan mengoperasikan aplikasi, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pengisian. Sementara itu, transportasi umum yang tidak diwajibkan menggunakan aplikasi cenderung mengalami proses pengisian yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kemampuan pengguna, serta dukungan petugas SPBU di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan dasar hukum, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui peningkatan kualitas jaringan, pendampingan kepada masyarakat, serta penyempurnaan prosedur verifikasi digital.

Kolaborasi Adaptif untuk Keamanan Pangan Rantai Pasok Daging Sapi: Teori Terapan Konstruktivis dari Madura, Indonesia

2026-03-12T11:41:58+00:00

Tujuan: Studi ini mengembangkan teori yang didasarkan pada data (grounded theory) mengenai bagaimana kemampuan kolaboratif dan kinerja adaptif membentuk ketahanan pangan rantai pasok daging sapi di Madura, Indonesia. Literatur yang ada cenderung bersifat kuantitatif, dan mekanisme mikro yang mengarahkan kolaborasi ke hasil masih kurang dijelaskan. Pendekatan menggunakan Teori Terapan Konstruktivis, kami melakukan sampling teoretis terhadap aktor kunci, termasuk peternak ternak, tenaga paramedis, petugas inseminasi buatan, petugas penyuluhan, pelaksana program, dan pejabat pemerintah di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (n = 36), pengamatan terfokus terhadap interaksi layanan, dan analisis dokumen. Analisis menggunakan pengkodean awal-terfokus-teoretis, perbandingan konstan, pencatatan memo, dan pencarian kasus negatif hingga tercapai saturasi teoretis. Empat kategori utama muncul: (1) kepercayaan dan komitmen, (2) rutinitas kolaboratif (pertemuan singkat, pemecahan masalah bersama, penugasan tanggung jawab yang jelas), (3) mobilitas pengetahuan dan berbagi data yang sesuai tujuan, dan (4) kinerja adaptif (sensing–learning–reconfiguring) sebagai respons terhadap guncangan dalam harga, pakan, penyakit, dan kebijakan. Model proses memetakan jalur dari Masukan Kolaboratif ke Mekanisme Transisi ke Kinerja Adaptif ke hasil (ketersediaan, akses, stabilitas), dengan umpan balik hasil ke kepercayaan. Kondisi ambang (gerbang), seperti pemangku kepentingan yang aktif melintasi batas dan protokol data minimal, serta konteks (kapasitas layanan, kepadatan aktor, infrastruktur, desain program), memoderasi kekuatan jalur tersebut. Implikasi praktis.

EFEKTIVITAS PROGRAM PASAR MURAH DI KELURAHAN DEMANGAN BANGKALAN

2026-03-12T11:42:00+00:00

Program pasar murah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait sebagai bentuk intervensi kebijakan dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program pasar murah di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tujuh orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak Dinas Perdagangan, pedagang, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pasar murah di Kelurahan Demangan belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, beberapa indikator efektivitas masih belum terpenuhi secara maksimal. Permasalahan yang ditemukan antara lain antrian yang panjang, pembatasan pembelian produk, serta distribusi yang belum merata kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan program, mekanisme distribusi, serta sosialisasi agar pelaksanaan program pasar murah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

MODERNISASI SISTEM POLITIK: TANTANGAN DAN PELUANG

2026-03-12T11:42:01+00:00

Dalam artikel yang berjudul "Modernisasi Sistem Politik: Tantangan dan Peluang," saya mengeksplorasi sifat ganda dari modernisasi politik, yang menawarkan peluang signifikan untuk peningkatan tata kelola dan partisipasi warga, sekaligus menghadirkan tan tangan yang berat terkait keadilan, stabilitas, dan integrasi budaya. Melalui pendekatan campuran yang menggabungkan tinjauan historis kualitatif dan studi kasus, saya menganalisis evolusi sistem politik, dampak kemajuan teknologi, serta peran faktor sosial dan budaya. Temuan saya menggambarkan interaksi kompleks antara model tata kelola tradisional dan praktik modern, yang ditekankan oleh studi kasus yang beragam yang menyoroti keberhasilan dan kegagalan dalam modernisasi politik. Saya menyimpulkan bahwa meskipun modernisasi dapat mengarah pada tata kelola yang lebih baik, hal ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara berbagai faktor untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas dalam struktur tata kelola di masa depan.