TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMERINTAHAN LOKAL
(Analisa Tentang Tantangan SDM Pemerintahan Lokal Indonesia 
dalam persaingan MEA)

Abdurrahman
Universitas Madura 
Abstract: With the mutual recognition arrangements (MRAs) that was agreed in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) in 1995, which includes AFTA, CAFTA, APEC and the MEA which have been completed in 2015, forcing Indonesia especially at the local government must be prepared with the ability competitive global HR and interactive global communication in order to maintain maximum competitiveness, especially in the preparation of expert manpower. Underdevelopment Indonesian expert manpower of other developing countries affects the competitiveness and resilience of Indonesian economy. Ready workforce prepared by the government is only non-skill manpower and semi-skill which of course will impede chances of Indonesia in the face of liberalization of expert manpower in the ASEAN economic community. It can be seen from the figure for unskilled workers (non-skill) which reached 55.31%, which are spread throughout the country and became the mainstay of Indonesian non-oil foreign exchange, and the non-skill manpower of most concern are not included in the liberalization of labor into agreements in the area of ASEAN economic community. In addition, the challenges facing Indonesia local governments especially area of east Indonesia, such as the Province of Papua, Gorontalo, Sulawesi and NTT-NTB are areas that actually have the potential of great Natural Resources but lack of infrastructure development, such as roads, electricity, clean water and housing make these areas are always lagging and backward.
Keywords: skilled manpower, infrastructure, MEA.
Abstrak: Dengan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) yang disepakati dalam Asean Framework agreement on service (AFAS) pada tahun 1995, yang meliputi AFTA, CAFTA, APEC dan MEA yang telah dirampungkan tahun 2015, memaksa Indonesia terutama di pemerintahan lokal harus menyiapkan diri dengan kemampuan SDM  global competitive dan komunikasi global interaktif  demi menjaga daya saing yang maksimal terutama dalam menyiapkan manpower expert.  Ketertinggalan manpower expert Indonesia dari negara-negara berkembang lainnya berpengaruh terhadap competitiveness dan ketahanan ekonomi Indonesia, tenaga siap pakai yang disiapkan pemerintah hanya manpower non skill dan semi skill tentu ini akan menghambat peluang Indonesia dalam menghadapi leberalisasi manpower expert di kawasan Masyarakat Ekonomi Asean, hal tersebut bisa dilhat dari angka tenaga kerja kasar (non skill) yang mencapai 55,31% yang tersebar diberbagai negara dan menjadi andalan devisa non migas Indonesia, dan yang paling memprihatinkan manpower non skill tidak masuk dalam liberalisasi tenaga kerja yang menjadi kesepakatan di kawasan Masyarakat Ekonomi Asean. Selain itu, tantangan  yang dihadapi pemerintahan lokal Indonesia terutama dikawasan Indonesia timur, seperti, Provinsi Papua, Kalimantan, Sulawesi dan NTT-NTB adalah daerah-daerah yang sebenarnya memiliki potensi SDA besar akan tetapi minimnya pembangunan infrastruktur baik jalan, lisrik, air bersih dan perumahan membuat daerah-daerah ini selalu tertinggal dan terbelakang.
Kata kunci: tenaga kerja ahli, infrastruktur, MEA.

PENDAHULUAN
Memasuki pertengahan abad ke- 21 ini, kawasan Asia terutama Asia tenggara menghadapi tekanan arus ekonomi global yang semakin tidak menentu, apalagi setelah Yunani terancam bangkrut dan tidak mampu membayar hutang ke International Monetary Fund (IMF) setelah jatuh tempo pada tanggal 5 juli 2015 pekan lalu. Keterpurukan keuangan Yunani tersebut berimbas terhadap perekonomian global termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Eropa-pun tidak mampu berbuat banyak untuk membantu krisis hutang yang sedang dihadapi Yunani yang termasuk salah satu bagian dari negara Eropa.
Dengan  implementasi   MEA  adalah  kesiapan sumber  daya  manusia  (SDM).  SDM  ini  tidak hanya  mereka  yang  bekerja  di  pemerintahan melainkan juga yang bergelut di dunia usaha, khususnya  yang  bekerja  di  sektor  usaha kecil  menengah  (UKM)  dan  informal.  MEA tidak  hanya  membuka  arus  perdagangan barang  atau  jasa  tetapi  juga  pasar  tenaga kerja  profesional,  seperti  dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Negara-negara Asia terutama Jepang, China dan Singapura pada dasarnya merupakan pilar kekuatan ekonomi Asia yang dapat menopang negara-negara Asia lain yang masih memiliki daya saing rendah terutama Indonesia, akan tetapi Indonesia juga tidak boleh terlalu tergantung terhadap negara lain. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean pada tanggal 31 Desember 2015 ini mau tidak mau kita harus memiliki daya saing global, baik pada level private sector apalagi pada public sector supaya tidak tergilas oleh negara-negara yang sudah lebih dulu maju dari kita.
Melemahnya ekonomi pada bulan Agustus 2015 yang melanda Eropa, Afrika Dan Asia akibat dari Quantitative easing dan buy back dollar Amerika membuat ekonomi di berbagai benua anjlok dan melemah terutama pada nilai tukar. 
Selain pengaruh dollar Amerika, perekonomian dunia juga  dikejutkan dengan devaluasi yuan Tiongkok China yang membuat perekonomian dunia terutama di Asia Tenggara semakin tidak bisa bergerak dan yang paling merasakan efeknya adalah negara sebagaimana ditabel berikut ini.

TABEL 1. ANJLOKNYA EKONOMI DIBEBERAPA BENUA

No	Negara	Growth	
1	Brazil 	Kuartal II-2014-1,2%,
Kuartal III-2014-0,6%,
Kuartal IV-2014-0,2%,
Kuartal I-2015-1,6%.	
2	Indonesia	2010Pertumbuhan 6,22%
2011 Pertumbuhan 6,17%
2012 Pertumbuhan 6,03%
2013 Pertumbuhan 5,58%
2014pertumbuhan  5,02%
Kuartal I-2015 4,71%
Kuartal II-2015 4,67%	
3	India 	Kuartal IV 2014 7,2%
Kuartal I-2015 7,5%	
4	Malaysia 	Kuartal IV 2014 5,7%
Kuartal I 2015 5,6%	
5	Rusia	Kuartal I-2015 -2,2%
	
6	China	Kuartal IV-2014 7,3%
Kuartal I-2015 7%
Kuartal II-2015 7%	
7	USA	Kuartal I-20152,9%
Kuartal II-2015 2,3%	
Sumber : International Monetary Fund, diakses pada 10 september 2015.

Hal tersebut merupakan akumulasi dari krisis yang terjadi sejak tahun 2008 efek tersebut sangat dirasakan oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya dibawah 5%, dimana pada tahun 2008 Indonesia kisruh dengan billout bank Century yang merupakan salah satu bentuk efek dari krisis global tahun 2008. Itu semua terjadi akibat dari liberalisasi ekonomi sehingga negara-negara berkembang tidak cukup mampu untuk mengatur ekonominya sendiri atau disebut dengan self legalitory body.
Indonesia harus banyak mengevaluasi dan belajar tentang kejadian tahun 2008 dan pada bulan agustus tahun 2015 ini, hal ini perlu untuk menguatkan daya saing dan daya tahan sebagai effect liberalisasi ekonomi dunia terutama menjelang diberlakukannya MEA di akhir tahun 2015. 
Dengan dimulainya MEA dan AFTA untuk negara-negara Asia maka dengan itu akan menuntut semakin meningkatnya aktivitas organisasi negara, kondisi yang demikian harus pula di imbangi dengan peningkatan kualitas kinerja negara, serta kualitas  individu para aparatur sipil negaranya, baik attitude, thinking, and behaviour ini semua akan menjamin kenyamanan bagi para investor dan para penikmat layanan publik secara umum. Di samping semangat baru untuk membenahi kinerja institusi negara dan ekonomi, serta meningkatnya respon dari berbagai kepentingan, maka dengan demikian arah penunjukan decision maker di ruang lingkup institusi negara harus berubah dari latar politik balas budi ke faktor competency based. Sikap berani seperti ini harus dimulai mengingat daya saing Indonesia yang semakin tertekan dari negara-negara tetangga.
Kita semua perlu menyadari bahwa terjadinya disparitas disebuah negara, yaitu kemakmuran dan kemiskinan, rakyat yang sehat dan sakit-sakitan, rakyat yang kenyang dan yang dicekam kelaparan, sehingga muncul adigium, benarkah disparitas itu disebabkan oleh faktor budaya, iklim, atau posisi geografis suatu bangsa atau daerah? Atau mungkin dipicu oleh kebodohan atau ketidaktahuan penguasa tentang arah kebijakan yang accurate bagi kemakmuran rakyatnya? Seperti yang dikemukakan oleh Daron Acemoglu seorang profesor ilmu ekonomi, dan oleh James A. Robinson seorang pakar dan profesor ilmu pemerintahan dari Harvard University (2012), bahwa letak geografis, iklim, budaya, ataupun kebodohan penguasa bukanlah faktor definitif yang menentukan takdir suatu bangsa. Lalu apa yang menjadi faktor anomali yang mencolok ini: saya katakan bahwa, Bostwana berhasil meraih predikat sebagai salah satu negara termaju di dunia, sedangkan negara-negara Afrika yang lain seperti Zimbabwe, Kongo, Sierra Leone masih terjebak dalam kemiskinan dak kekerasan yang tidak kunjung berakhir. 
Keterpurukan dan kesuksesan suatu bangsa secara meyakinkan bahwa, disebabkan atau ditentukan oleh stabilitas institusi politik-ekonomi ciptaan manusia itu sendiri.
Contoh paling menarik adalah duo Korea, Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kesamaan budaya, iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara hidup dalam tekanan dan kemiskinan, sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia. Korea Selatan berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsanya yang kreatif dan berbakat, serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyat yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia. Kemakmuran yang diraih dapat dipertahankan sebab pemerintah bersikap tanggap terhadap aspirasi rakyatnya. Tapi rakyat Korea Utara sungguh menyedihkan. Berpuluh-puluh tahun mereka didera kelaparan, pemerintah yang represif, dan perangkat institusi ekonomi yang jauh berbeda dan kondisi itu tetap dipertahankan atau dibiarkan entah sampai kapan. Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu berakar pada masalah politik yang menciptakan arah dan haluan institusi kemasyarakatan yang saling bertolak belakang, kita harus belajar banyak dari duo Korea tersebut agar stigma Indonesia sebagai negara korup dan miskin segera berakhir.
Disisi lain tantangan yang di hadapi bangsa Indonesia adalah kesiapan SDM pemerintah lokal yang cenderung kaku dan terbelenggu dengan pesta politik dinasti lima tahunan, dan mengabaikan kepentingan masyarakat jangka panjang. Setidaknya ada lima tantangan yang dihadapi pemerintah lokal dalam menghadapi kawasan Masyarakat Ekonomi Asean:
1.	Human Resource Competency
2.	Infrastruktur
3.	Natural Resource
4.	Penegakan Hukum
5.	Stabilitas Politik
Kalau pemerintahan lokal tidak segera keluar dari jebakan itu maka keterpurukan dan ketertinggalan yang didapat dari persaingan global ini.
1.	Human Resource Competence (Kompetensi Sumber Daya Manusia)
Dalam kesiapan Indonesia menghadapi MEA, kualitas SDM merupakan hal penting yang dipersiapkan, Benny Suetrisno sebagai wakil ketua umum kadin bidang tenaga kerja mengatakan “keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten mutlak diperlukan karena berimplikasi terhadap persaingan dunia usaha dan perekonomian nasional”, pernyataan tersebut diperkuat oleh data ranking daya saing global tahun 2014-2015 yang disajikan dalam global competitiveness report 2014-2015 oleh Klaus Schwad, word economic forum.(http/studentscorner, diakses pada 10 juni 2015). 
Skor daya saing global ini dihitung berdasarkan 12 kategori yakni, institusi, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Kemudian akumulasi skor tersebut di ranking terhadap 144 negara yang termasuk Indonesia, berdasarkan rangking dari 144 negara daya saing global Indonesia ada di ranking 34 unggul dari beberapa negara ASEAN lainya seperti, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. 
Apabila ditelaah lebih dalam, tenyata Indonesia dapat ranking 110 dari 144 negara dalam kategori efesiensi tenaga kerja.  Hal ini berarti Indonesia ada diposisi bawah di antara beberapa negara ASEAN lainya, negara yang posisinya diatas Indonesia antara lain, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Filipina.
Kualitas SDM Indonesia yang masih rendah harus menjadi concern pemerintah dalam menyiapkan manpower expert yang nantinya menentukan daya saing Indonesia di era MEA. Belum lagi tantangan kompetensi pemerintah lokal baik di level kepemimpinan daerah, birokrasi dan masyarakatnya masih jauh dari daya saing tinggi terutama dikawasan Indonesia timur. Kompetensi SDM birokrasi di daerah merupakan tanggung jawab bersama untuk di kembangkan, karena hal itu menjadi pilar utama untuk menyiapkan daya saing tinggi dalam menghadapi persoalan ekonomi global. Pelayanan yang cepat, tepat dan mendapatkan kepastian hukum merupakan tuntutan yang harus segera menjadi perhatian serius oleh organisasi publik, agar kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis  tetap terjaga dengan baik. Sikap dan mentalnya harus segera dibenahi.
Jika  dilihat  dari  sisi  demografi  Sumber  Daya  Manusia,  Indonesia  dalam menghadapi  ASEAN  Economic  Community,  ini  sebenarnya  merupakan  salah  satu negara  yang  produktif.  Jika  dilihat  dari  faktor  usia,  sebagian  besar  penduduk Indonesia atau  sekitar  70%  nya  merupakan  usia  produktif.  Jika  kita  lihat pada  sisi ketenagakerjaan  kita memiliki  110  juta  tenaga  kerja  (data  BPS,  tahun  2007), namun yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  kualitas dan  keterampilan dengan  tenaga kerja  itu.  Skema  AEC  2015  tentang ketenaga-kerjaan, misalnya, memberlakukan liberalisasi  tenaga  kerja  profesional  papan  atas,  seperti  dokter,  insinyur,  akuntan dsb. Celakanya tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini.
 Justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa  non-migas  yang  cukup  potensial  bagi  Indonesia, cenderung  dibatasi pergerakannya di era AEC 2015. Faktor stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan  sebuah  opportunity  dimana  Indonesia  akan  menjadi  sebuah  kekuatan tersendiri,  apalagi  dengan  sumber  daya  alam  yang  begitu  besar,  maka  akan  sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut. (http/economic/comunity 2015, diakses pada tanggal 10 juli 2015).
Usaha peningkatan  kualitas  SDM bisa  ditempuh  dengan  upaya  sinergi  antara pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  akademisi untuk  menetapkan standar kompetensi profesionalisme  di  masing-masing  sektor. 
Upaya  peningkatan  kualitas  SDM  untuk bersaing dalam menghadapi MEA 2015 harus segera dilaksanakan dalam rangka mencapai kemajuan dan mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. (WuryandaniDewi,Vol.VI,No.17/I/P3DI/September/2014, di akses pada tanggal 10 juli 2015).
Dari  sisi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  pekerja  Indonesia. Kompetisi  SDM  antar negara  ASEAN merupakan  hal  yang  pasti  terjadi  saat terbukanya  gerbang  MEA  nanti.  Bila pekerja  Indonesia  tidak  siap  menghadapi persaingan terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi  pekerja  Indonesia  karena akan  kalah  bersaing  dengan  pekerja  dari negara  ASEAN  lainnya.  Bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia/ human resources Indonesia menyambut MEA di akhir 2015
Berdasar  data  BPS,  jumlah angkatan  kerja  Indonesia  per-Februari 2014 telah  mencapai  125,3  juta  orang atau  bertambah  1,7  juta  dibanding Februari  2013.  

TABEL 2. KATEGORI MANPOWER INDONESIA 2014

No	Kategori	%	
1	SD	55,31  	
2	SMP	21,06  	
3	SMA	18,91  	
4	SMK	10,91  	
5	DIPLOMA	3,13  	
6	UNIVERSITAS	8,85	
Sumber : BPS tahun 2014 di akses pada 20 desember 2015

Dari  sisi  kualitas, dengan adanya perubahan  sistem  pemerintahan  yang awalnya  sentralistik  menjadi desentralistik  mengakibatkan kewenangan  pemerintahan saat  ini  lebih banyak  bertumpu  pada  pemerintahan kabupaten/ kota.
Namun,  Dinas  Tenaga Kerja  (Disnaker)  yang  seharusnya  menjadi pelindung  bagi  pekerja  bisa  dikatakan belum  dapat  menjalankan  fungsi sebagaimana  mestinya  dan  mengetahui permasalahan  tenaga  kerja  secara mendalam  karena  seringkali  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman kerja pengawas  ketenagakerjaan  tersebut tidak  mendukung.  Hal  ini  diakibatkan pelaksanaan  mutasi  pegawai  yang seringkali  kurang  memperhatikan  latar belakang  pendidikan  seseorang  saat  akan melakukan mutasi.  IPM Indonesia bisa dilihat dalam data badan pusat statistik dalam skala provinsi tahun 2013 sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL 3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
SKALA PROVINSI BPS 2013

No	Provinsi	Human Development Indeks	
1	DKI Jakarta	78,59	
2	DI Yogyakarta	77,37	
3	Sulawesi Utara	77,36	
4	Kalimantan Timur	77,33	
5	Riau	77,25	
6	Kabupaten Riau	76,56	
7	Kalimantan Tengah	75,68	
8	Sumatera Utara	75,55	
9	Sumatera Barat	75,01	
10	Kalimantan Utara	74,72	
11	Bengkulu	74,41	
12	Sumatera Selatan	74,36	
13	Jambi	74,35	
14	Bangka Belitung	74,29	
15	Bali 	74,11	
16	Jawa Tengah	74,05	
17	Jawa Barat	73,58	
18	Jawa Timur	73,54	
19	Sulawesi Selatan	73,28	
20	Aceh	73,05	
21	Lampung	72,87	
22	Maluku	72,7	
23	Sulawesi Tengah	72,54	
24	Banten	71,9	
25	Gorontalo	71,77	
26	Kalimantan Selatan	71,74	
27	Sulawesi Tenggara	71,73	
28	Sulawesi Barat	71,41	
29	Kalimantan Barat	70,93	
30	Maluku Utara	70,63	
31	Papua Barat	70,62	
32	NTT	68,77	
33	NTB	67,73	
34	Papua	66,25	
National Development Index                    73, 81, BPS 2013.	

Sumber; http://sdm.data.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 17 September 2015. National Human Development Index 73,81.

Tabel diatas menunjukkan fluktuasi IPM setiap provinsi, dan menunjukkan disparitas pembangunan yang cenderung tidak merata, hal ini harus menjadi attention pemerintah nasional untuk segera merealisasikan pembangunan secara maraton di tiap-tiap provinsi di wilayah timur, terutama bidang pengembangan SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, kerukunan, dan kedamaian.
2.	Infrastruktur
Tantangan berikutnya yang harus segera dibenahi adalah infrastruktur baik didarat, laut maupun udara sebagai penopang arus pergeseran manusia  dan perekonomian yang semakin meningkat dan padat terutama infrastruktur pertanian, pemerintah lokal harus berani mengambil langkah serius untuk menopang kualitas hasil tani, sehingga ketergantungan terhadap impor bisa ditekan, pemerintah harus segera membuat kawasan pertanian, seperti bawang, kedelai, jagung, padi, cabai, garam dll, kalau infrastruktur pertanian tersebut dibangun dan dikelola dengan baik maka ketahanan pangan akan dicapai dan kemandirian ekonomi lokal dan nasional dapat dijaga sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Lebih-lebih ketersedian lisrik yang selama ini menjadi masalah bagi para investor untuk masuk ke Indonesia. Misalkan, kekurangan di daerah Sumatera, NTB, Kalimantan dan Sulawesi. Ini harus menjadi fokus besar Indonesia untuk segera diselesaikan.
3.	Natural Resource (Sumber Daya Alam) 
Ketersediaan sumber daya alam yang semakin menyusut, seperti BBM memaksa pemerintah untuk menyiapkan  bahan bakar alternatif baru yang bisa diproduksi secara massal, dan ketergantungan ke BBM harus mulai di kurangi dari sekarang. Pemerintah harus mendorong pemerintahan lokal untuk ikut mencari alternatif dengan berbagai riset yang memungkinkan untuk dimanfaatkan se segera mungkin.
4.	Supremasi Hukum
Salah satu penyebab kemiskinan dan disparitas di daerah adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kita bisa lihat dari banyaknya kepala daerah yang tersangkut hukum pada januari 2014 berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 524 Bupati dan Walikota seluruh Indonesia ada 318 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tersangkut persoalan hukum yang sedang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung ini jelas menunjukkan bahwa pengawasan dan pencegahan dini di daerah sangat lemah, sehingga program pembangunan tidak sesuai dengan planning awal sesuai dengan aspirasi rakyat. Penegakan hukum harus bisa membedakan dimana wilayah kesalahan, diskresi, kebijakan dan kesalahan administratif dengan abouse power atau kejahatan sehingga ada sustainable and connected semangat menyerap anggaran dengat tepat, cepat dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah dan nasional.
5.	Stabilitas Politik
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau walikota seyogyanya memberikan keniscayaan bagi masyarakat, akan tetapi sebaliknya justru yang banyak ditemukan, konflik vertikal pasca Pilwali atau Pilbup menjadi suguhan rutin diberbagai media hal ini tentu membuat tidak nyaman bagi para pelaku ekonomi, tentu ini juga menganggu jalannya program pembangunan di masyarakat, diperparah lagi dengan janji-janji politik dengan pengusung partai politik yang memaksa jatah dari APBD untuk menghidupi operasional partai pengusungnya. Posisi Indonesia  diuntungkan  pada  sektor kimia,  konstruksi,  perdagangan,  dan transportasi.  Namun  ketiga  sektor  tersebut membutuhkan  keterampilan  tinggi.      Oleh karena  itu,  berbagai  program  peningkatan SDM  dapat  dilaksanakan  dengan  bekerja sama  antara  pemerintah,  swasta,  perguruan tinggi  dan  masyarakat  untuk  menyiapkan angkatan kerja berketerampilan tinggi. Selain itu dapat juga dilakukan melalui pengenalan IPTEK,  karena  dampak  yang  ditimbulkan oleh  teknologi  dalam  era  globalisasi, khususnya  teknologi  informasi  dan komunikasi, sangat luas. Dalam aspek ekonomi dengan adanya IPTEK, SDM Indonesia akan semakin  meningkat  seiring  dengan  proses alih  pengetahuan  dari  teknologi  tersebut. Sehingga  secara  tidak  langsung  juga  akan mempengaruhi  peningkatan  ekonomi  di Indonesia. Dengan demikian lima hal tersebut menjadi PR  kita semua untuk segera dibenahi dan mari kita berpikir maju kedepan untuk menyelamatkan bangsa ini, harus dimulai dari pemerintahan lokal yang bersentuhan langsung dengan kantong kemiskinan dan pertanian sebagai penopang kekuatan ekonomi nasional, kemiskinan sebagai beban bersama. 
Indonesia harus optimis dan meyakinkan bahwa, kalau mau lolos dari jeratan kemiskinan dan disparitas yang semakin dalam, maka Indonesia harus memiliki institusi ekonomi yang accurate dan trusworthy, terutama institusi yang dapat merangsang warga untuk berkompetisi dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan value added. Terlebih lagi, Indonesia harus juga memiliki sistem institusi politik yang terbuka secara adil tanpa ada tekanan, karena institusi politik yang tepat dari proses hingga hasil, baik dari pusat hingga ke desa-desa memungkinkan setiap warga negaranya untuk berkompetisi men-dapatkan jabatan politik, memberikan hak suaranya, dan terbuka dengan semua kepentingan dan perbedaan. Prinsip tentang keterkaitan yang erat antara institusi politik dan institusi ekonomi ini merupakan kontribusi besar untuk meloloskan Indonesia dari jeratan lubang kemiskinan dan keterbelakangan.
DAFTAR PUSTAKA
Alan Burton. Jhon J, C. Spender, 2011. The oxford  handbook of Human Capital; New york; Published in the United State, By oxford University press.,Inc
Brian Aprianto, Fonny Arisandy Jacob (2013), Pedoman Lengkap Profesiona SDM Indonesia; PPM  Menteng Raya Jakarta.

Badan Pusat Statisti pertumbuhan buruh di Indonesia. Diakses pada tanggal 25 september 2015

Daron Acemoglu, james A. Robinson 2012. why national fail “the origins of power, properity, and poverty”; New York: crown business, an imprint of the crown publishing group.
Http// Asean Economic Comunity 2015, peluang atau tantangan bagi tenaga kerja Indonesia. Diakses pada tanggal 10 juli 2015.
Http// international monetary fund (IMF)  2015. Daftar nagara-negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Diakses pada 10 september 2015.
Http//studentscorner/menghadapi  MEA 2015 SDM Indonesia harus bagaimana? Diakses pada 10 juli 2015.
http://sdm.data.kemendikbud.go.id,diakses tanggal 17 September 2015
Janet Dine, Andrew Fagan, 2006. Human Rights and Capitalism (A Multidisciplinary perspective on Globalisation). UK; Published by; Edward Elgar Publishing Limited; Glensanda House.
Michael Armstrong, 2006. A Handbook of Human Resource Management Practice; London and Philadelphia; Kogan Page; Tenth Edition.
Prasetyo Bagus, “Menilik kesiapan dunia ketenagakerjaan Indonesia menghadapi MEA”(RechtsVinding Online, diakses pada tanggal 10 juli 2015)
Wuryandani Dewi, peluang dan tantangan sdm Indonesia menyongsong era masyarakat ekonomi Asean Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, di akses pada tanggal 10 juli 2015.
Ricard A. Swanson. Elwood F. Holton, 1942. Foundation of Human Resource Development III; San Francisco; Berrett-koehler Publisher, Inc. (BK).