DISINFORMASI DAN POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL: TANTANGAN BAWASLU PAMEKASAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS PILKADA

Abstract

Fenomena disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial telah menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang muncul selama Pilkada, menganalisis dampaknya terhadap polarisasi politik masyarakat, serta mengevaluasi strategi dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Pamekasan dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi dalam bentuk manipulasi data, narasi provokatif, dan serangan personal tersebar luas melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Kondisi ini memperkuat polarisasi di masyarakat, yang ditandai oleh konflik antarpendukung dan segregasi informasi di ruang digital. Bawaslu Pamekasan telah melakukan sejumlah langkah strategis seperti pemantauan digital, edukasi literasi media, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi pemilu berbasis digital dan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan era disinformasi.